Pada 2025, berbagai dinamika kebijakan kesehatan jiwa menunjukkan urgensi kuat untuk menjadikan isu ini sebagai fokus utama dalam bentuk serial webinar. Pencabutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan peleburan substansinya menjadi hanya 12 pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai perubahan signifikan dalam prioritas pemerintah terhadap kesehatan jiwa. Perubahan regulasi ini berdampak pada arah kebijakan, termasuk pola pembiayaan kesehatan jiwa yang masih sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 0,0088% dari APBN, jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan alokasi minimal 5–6%.

Sepanjang  2025, muncul sejumlah isu strategis yang memperlihatkan kompleksitas dan urgensi penanganan kesehatan jiwa di Indonesia, antara lain:

• Darurat Kesehatan Jiwa di Indonesia, yang memperlihatkan tingginya beban masalah kesehatan jiwa dan masih terbatasnya layanan
• Penguatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa
• Penguatan profesi Psikolog Klinis dan sistem pendidikannya, termasuk kebutuhan akan standar kompetensi dan regulasi praktik
• Manajemen kegawatdaruratan psikiatri di pelayanan kesehatan primer, mengingat semakin meningkatnya kasus krisis kesehatan jiwa
• Pembiayaan berkelanjutan pelayanan kesehatan jiwa, yang menyoroti kebutuhan reformasi pendanaan agar layanan dapat diakses lebih luas dan berkesinambungan

Berdasarkan rangkaian tantangan kebijakan dan urgensi yang mengemuka pada  2025 tersebut, maka pada  2026 diproyeksikan akan terjadi penguatan kebijakan kesehatan jiwa pada setiap tahapan kehidupan manusia—mulai dari anak, remaja, dewasa, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan pada masa krisis. Penguatan ini diharapkan menyentuh seluruh lini kehidupan dan mendorong ekosistem kesehatan jiwa yang lebih inklusif, komprehensif, dan berkelanjutan.